Yayasan Supersemar Terbukti Menyelewengkan Uang Pendidikan

Yayasan Supersemar Terbukti Menyelewengkan Uang Pendidikan

Yayasan Supersemar Terbukti Menyelewengkan Uang Pendidikan

BerbagaiCerita.com – Perlawanan eksekusi yayasan yang dibentuk dan dipimpin Presiden Soeharto kandas di Mahkamah Agung (MA). Yayasan Supersemar Terbukti Menyelewengkan Uang Pendidikan dari kas bank pelat merah. Putusan ini pun memperkuat langkah pemerintah yang memenangi gugatan Rp 4,4 triliun atas yayasan yang diketuai Presiden RI ke-2 tersebut.

Dalam catatan detikcom, Senin (2/7/2018), perkara ini berawal ketika MA pada 9 Desember 2016 menyatakan Yayasan Supersemar menyelewengkan duit negara lewat ketokan palu pada tingkat kasasi. Supersemar pun dihukum membayar uang triliunan rupiah sebagai bentuk ganti rugi ke negara

Tidak terima atas putusan yang menghukumnya mengembalikan uang triliunan rupiah, Supersemar melawan dengan mengajukan gugatan perlawanan. Gugatan perlawanan eksekusi pun dilayangkan ke PN Jaksel. Tapi langkah itu kandas dan MA tetap memvonis Yayasan Supersemar melakukan perbuatan melawan hukum.

Berikut perjalanan panjang kasus tersebut sebagaimana dirangkum detikcom, Selasa (3/7/2018) :

Baca Juga : Komedian Reza Bukan Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

16 Mei 1974

Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Supersemar. Tujuannya untuk membantu pendidikan Indonesia.

1976

Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan Supersemar. Bermodal PP ini, Yayasan Supersemar mendapatkan uang sebesar USD 420 juta dan Rp 185 miliar.

Dalam perjalanannya, dana yang terkumpul harusnya digunakan untuk beasiswa, pembangunan gedung dkk. Tapi uang itu diselewengkan bertahun-tahun ke :

1. PT Bank Duta USD 125 juta.
2. PT Bank Duta juga kembali diberi dana USD 19 juta.
3. PT Bank Duta kembali mendapat kucuran dana USD 275 juta.
4. Sempati Air sebesar Rp 13 miliar kurun 1989 hingga 1997.
5. Diberikan kepada PT Kiani Lestari sebesar Rp 150 miliar pada 13 November 1995.
6. Diberikan kepada PT Kalhold Utama, Essam Timber dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 12 miliar pada 1982 hingga 1993.
7. Diberikan kepada kelompok usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar pada 28 Desember 1993.

1998

Soeharto lengser.

2007

Negara menggugat Yayasan Supersemar untuk mengembalikan dana yang diselewengkan.

27 Maret 2008

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi kepada RI sebesar USD 105 juta dan Rp 46 miliar. PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

19 Februari 2009

Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis itu.

28 Oktober 2010

Hakim agung Dr Harifin Tumpa dengan anggota Rehngena Purba dan Dirwoto menguatkan vonis itu. Sayang, ada salah ketik di amar sehingga tak bisa dieksekusi. Seharusnya tertulis Rp 185 miliar, tetapi tertulis Rp 185.918.904.

September 2013

Jaksa Agung mengajukan PK atas kesalahan ketik itu.

Agustus 2015

MA memperbaiki salah ketik itu, menjadi:

“Menghukum Tergugat II (Yayasan Supersemar) untuk membayar kepada Penggugat (Republik Indonesia) sejumlah 75 persen x US $ 420.002.910,64 = US $ 315.002.183,00 dan 75 persen x Rp 185.918.048.904,75 = Rp139.438.536.678,56,” putus ketua majelis Suwardi dengan anggota Mahdi Soroinda Nasution dan Sultoni Mohdally.

2016

Yayasan Supersemar mengajukan perlawanan eksekusi ke PN Jaksel.

29 Juni 2016

PN Jaksel mengabulkan perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar. PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar sudah menyalurkan dana pendidika ke yang berhak.

9 Desember 2017

PT Jakarta menguatkan vonis PN Jaksel.

19 Oktober 2017

MA menolak perlawan eksekusi Yayasan Supersemar. Menurut MA, perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar nebis in idem.

“Sehingga putusan perkara a quo nebis ini idem,” ujar majelis dengan suara bulat.

Maret 2018

Yayasan Supersemar sudah membayar senilai Rp 241,8 miliar ke negara. Uang itu disetor ke kas PN Jaksel dan akan segera disetor ke kas negara.

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, telah berhasil melaksanakan pemulihan keuangan Negara dari beberapa rekening deposito/giro/rekening milik Yayasan Supersemar/Yayasan Beasiswa Supersemar di bank dengan total keseluruhan sebesar Rp 241.870.290.793,62 yang saat ini berada di rekening Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan rekening RPL 175 PN,” kata Kapuspenkum Kejagung, M Rum.

2 Juli 2018

MA melansir putusan yang menolak gugatan perlawanan Yayasan Supersemar.

Berdasarkan kurs pada Senin (2/7/2018) kemarin, dolar AS senilai Rp 14.390. Dengan perhitungan itu maka Yayasan Supersemar Terbukti Menyelewengkan Uang Pendidikan dan harus mengembalikan uang US$ 315.002.183 x Rp 14.390 = Rp 4.532.881.400.000. Jumlah itu harus ditambah dengan uang rupiah yang harus dikembalikan yaitu Rp139.438.536.678.

Alhasil, Yayasan Supersemar Terbukti Menyelewengkan Uang Pendidikan dan total uang yang wajib dikembalikan yaitu sebesar Rp 4.672.319.936.000.

MAS88